Kadiskominfotik Riau Hadiri Forum Koordinasi dan Konsultasi (FKK) Penguatan Media Massa Dalam Pilkada Serentak Tahun 2024

Administrator - Rabu, 04 September 2024 16:27 WIB

Warning: getimagesize(): https:// wrapper is disabled in the server configuration by allow_url_fopen=0 in /home/potretne/public_html/amp/detail.php on line 170

Warning: getimagesize(https://cdn.potretnegerinews.com/uploads/images/202409/_7866_Kadiskominfotik-Riau-Hadiri-Forum-Koordinasi-dan-Konsultasi--FKK--Penguatan-Media-Massa-Dalam-Pilkada-Serentak-Tahun-2024.png): failed to open stream: no suitable wrapper could be found in /home/potretne/public_html/amp/detail.php on line 170

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/potretne/public_html/amp/detail.php on line 171

Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/potretne/public_html/amp/detail.php on line 172

Potretnegerinews.com, Jakarta -Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Riau, Ikhwan Ridwan menghadiri Forum Koordinasi dan Konsultasi (FKK) penguatan media massa dalam Pilkada serentak tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam).

Kegiatan yang mengangkat tema Peran Strategis Media Massa Nasional Dalam Rangka Mendukung Pemberitaan yang Positif pada Pilkada Serentak Tahun 2024 Berjalan Kondusif, Aman dan Lancar tersebut dilaksanakan di Jakarta, Rabu (4/9/24).

Dalam sambutannya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto menyampaikan bahwa Kemenko Polhukam sudah melaksanakan safari mengecek persiapan Pilkada serentak tahun 2024 di berbagai wilayah di Indonesia.

Hadi Tjahjanto menerangkan, agar pelaksanaan Pilkada serentak berjalan dengan baik, maka sangat penting untuk mengumpulkan media massa nasional, agar informasi yang diberikan kepada masyarakat terhindar dari hoax.

"Karena peran media massa nasional ini sangat strategis untuk memberikan informasi positif kepada masyarakat agar pelaksanaan Pilkada serentak ini bisa berjalan dengan aman, lancar, terkendali tanpa adanya sedikitpun gangguan," ujarnya.

Menko Polhukam melanjutkan, 2024 ini merupakan tahun demokrasi yang bersejarah karena dilaksanakan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan DPR dan DPRD.

Tidak hanya itu terangnya, tahun ini juga dilakukan Pilkada serentak untuk memberikan kesempatan kepada rakyat untuk memilih pemimpinnya yang diyakini bisa membangun wilayahnya masing-masing.

"Pilkada serentak akan diikuti oleh 37 provinsi, 415 kabupaten dan 19 kota. Ada dua hal penting yang menjadi perhatian kita bersama adalah bahwa tingkat partisipasi pemilih di pilkada menjadi perhatian yang sangat penting dan pengawasan terhadap Pemilu," sebutnya.

Hadi Tjahjanto mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengedukasi para pemilih dan mensosialisasikan pentingnya Pilkada kepada masyarakat.

Sehingga diharapkan kedepannya dapat meningkatkan partisipasi publik, terutama di daerah yang tingkat partisipasi nya sangat rendah.

"Ini yang menjadi perhatian bersama (peningkatan partisipasi pemilih)," ucapnya.

Menko Polhukam menambahkan, pengawasan terhadap jalannya Pilkada sangat penting, karena kompleksitas dan skala pelaksanaannya berbeda-beda.

Sehingga sebutnya, Bawaslu, media dan masyarakat diharapkan aktif dalam mengawasi terhadap tahapan Pilkada, yang tujuannya memastikan Pilkada bisa berjalan dengan jujur, adil dan transparan.

"Kita semua sudah mengikuti bahwa tahapan Pilkada telah dimulai, dengan diawali pendaftaran para calon. Seluruh tahapan terus bergulir dan akan dilanjutkan dengan kampanye dan penghitungan suara. Kita semua mengharapkan semua proses tahapan ini bisa berjalan dengan aman dan lancar," tuturnya.

Menurut Hadi Tjahjanto, agar semua bisa terkendali tanpa ada permasalahan berarti, maka diperlukan stabilitas hukum, politik dan kemanan.

Oleh karena itu, ia mendorong semua pihak untuk bersama-sama menjaga stabilitas politik berjalan aman, agar pelaksanaan Pilkada serentak 2024 ini bisa berjalan dengan aman.

"Penyelenggara dan pengawas Pemilu harus on the track pada tugas, fungsi dan kewenangannya. Harus bertindak netral dan berintegritas serta menjamin hak pilih setiap masyarakat," tegasnya.

"Saya juga menyampaikan bahwa pemerintah pusat dan daerah wajib memberikan dukungan dan fasilitasi penyelenggaraan Pilkada," tutupnya.

Selain Menko Polhukam, pemateri pada kegiatan tersebut yakni Mendagri yang diwakili staf ahli Mendagri, Suhajar, Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo Prabu Revolusi, Ketua KPU Mochammad Afifuddin, anggota Dewan Pers Totok Suryanto.

Editor: Sigalingging

(Mediacenter Riau/ip)


Tag:

Berita Terkait

Pemerintah

Dukung Pilkada Serentak 2024, Menko Polhukam: Pemda Diharapkan Agar Bekerja Sama dengan Media

Pemerintah

Pemprov Riau Lakukan Serangkaian Upaya Guna Mensukseskan Pilkada Tahun 2024

Pemerintah

Pemprov Riau Umumkan Kuota Penerimaan CPNS dan PPPK Tahun 2024

Pemerintah

Pj Bupati Kampar, Hambali Sampaikan Dua Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Tahun 2024

Pemerintah

Penerapan SPBE, Diskominfotik Riau Ikuti Sosialisasi Evaluasi SPBE Tahun 2024

Pemerintah

Sesuai Deadline Mendagri, Pemkot Pekanbaru Sudah Cairkan Anggaran Pilkada Serentak 2024