Potretnegerinews.com, Kampar/Riau -Pj Bupati Kampar H. Hambali, SE.MBA,MH mengikuti rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang diselenggarakan secara rutin setiap minggunya oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (
Kemendagri RI ).
Rakor yang diikuti oleh Pemkab Kampar secara daring dilaksanakan di Ruang Zoom Meeting Lantai II Kantor Bupati Kampar. Senin (26/8/2024). Dipimpin oleh Plt Sekjen Kemendagri RI Tomsi Tohir.
Dalam rakor ini, ikut mendampingi Pj Bupati Kampar diantaranya Asisten II Setda Kampar Suhermi, ST, Inspektorat Kampar Febrinaldi Tridarmawan, S.STP.M.Si, Kadis Perdagangan dan UMK Kampar H. Dendi Zulhairi, M.Si, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kampar Hj. Nurilahi Ali, SP.MMA Perwakilan Dandim Zulfikar, Kabid Distribusi, Cadanagn dan Harga Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kampar Ir. Nurmaini, Kasi Angkutan Dinas Perhubungan H. Suharman, SE Plt Kabag Perekonomian Purwoko dan Perwakilan OPD lainnya.
Usai Rakor pengendalian inflasi daerah, Pj Bupati Kampar H. Hambali, SE,MBA,MH dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa Inflasi Provinsi Riau tahun ketahun saat ini berkisar di angka 2,02%, sedangkan angka Inflasi bulan kebulan sebesar -0,80%.
Sementara untuk Kabupaten Kampar saat ini angka inflasi tahun ketahun (y-on-y) sebesar 2,20 % (58) dan inflasi bulan ke bulan atau (m-to-m) sebesar -1,25 % (114) dan Inflasi Kalender -0,21%.
Dirinya juga sampaikan, secara umum pada posisi Minggu ke 3 agustus 2024 harga Pangan Strategis relatif stabil.
"Alhamdulilah Komitmen Pemkab Kampar dalam menstabilkan harga dan ketersediaan komoditas dengan melaksanakan operasi pasar disetiap Kecamatan, dan kemaren kita juga melakukan panen cabe dalam pengendalian inflasi.
Plt Sekjen Kemendari RI Tomsi Tohir saat membuka rakor mengingatkan kembali untuk selalu membuat terobosan kreatif yang dilakukan oleh Kepala Daerah di wilayahnya masing masing agar tingkat infalsi dapat di tangani dan apalagi di saat sekarang musim kemarau harus di waspadai untuk sektor pertanian," ujar Tomsi Tohir.
Adapun dalam upaya menekan inflasi, ada beberapa strategi utama yang harus dijalankan. Memperkuat koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memantau dan mengendalikan harga-harga bahan pokok. Meningkatkan efisiensi distribusi barang untuk mengurangi biaya logistik yang seringkali menjadi penyebab kenaikan harga.
Editor: Sigalingging
(Diskominfo Kampar)