Potretnegerinews.com, Pekanbaru/Riau - Di tengah penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2027, Dinas Pendidikan Provinsi Riau justru dihadapkan dengan persoalan mendasar yang belum juga tuntas. Puluhan kepala sekolah masih berstatus Pelaksana Tugas (Plt).
Forum Perangkat Daerah yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Riau bersama Dinas Pendidikan di Aula Gedung Bappeda Riau, Kamis (2/4/2026) difokuskan untuk merancang arah pembangunan ke depan. Namun di balik forum tersebut, muncul pertanyaan serius soal kesiapan tata kelola pendidikan di daerah.
Kepala Dinas Pendidikan Riau, Erisman Yahya, mengakui hingga saat ini terdapat 69 kepala sekolah yang belum definitif dan masih berstatus Plt. Jumlah tersebut bukan angka kecil. Dalam praktiknya, posisi Plt memiliki keterbatasan kewenangan, yang berpotensi berdampak pada pengambilan kebijakan strategis di tingkat sekolah.
"69 kepala sekolah emang masih Plt, Ini masih dalam proses dan menjadi perhatian ke depan," ujar Erisman.
Pernyataan ini justru memunculkan tanda tanya publik. Pasalnya, jabatan kepala sekolah merupakan posisi kunci dalam menentukan arah pendidikan, mulai dari pengelolaan anggaran, kebijakan akademik, hingga kualitas layanan pendidikan.
Di sisi lain, Disdik Riau juga tengah menyusun program pembangunan untuk tahun 2027. Erisman menyebut forum tersebut masih tahap awal, yakni menghimpun masukan dari berbagai pihak.
"Program yang disusun harus selaras dengan visi dan misi kepala daerah serta menjawab kebutuhan masyarakat," jelasnya.
Namun, publik menilai, perencanaan jangka panjang seharusnya dibarengi dengan penyelesaian persoalan mendasar yang terjadi saat ini.
Tak hanya itu, untuk tahun anggaran 2026, Disdik Riau mengaku masih fokus pada kegiatan rutin dengan alasan kondisi anggaran yang dinamis.
"Anggaran masih bisa berubah, jadi kita masih fokus pada kegiatan rutin aja," sebutnya.
Kondisi ini memperkuat kesan bahwa sektor pendidikan di Riau sedang berjalan dalam situasi transisi di satu sisi merancang masa depan, namun di sisi lain masih menyisakan persoalan struktural yang belum terselesaikan.
Publik menunggu langkah konkret pemerintah daerah terkait 69 kepala sekolah yang masih berstatus Plt. apakah penataan jabatan ini akan segera dituntaskan, atau justru berlarut-larut di tengah agenda besar pembangunan pendidikan ke depan.
Editor: Sigalingging