Potretnegerinews.com, Pekanbaru/Riau -Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar menegaskan komitmen pemko untuk menghadirkan pembangunan yang benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat. Pada periode kepemimpinan saat ini, kepala daerah secara aktif menghadiri Musrenbang di seluruh kecamatan.
Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Aula Kantor Kecamatan Senapelan, Senin (2/3/2026).
"Saya dan wali kota secara bergantian menghadiri Musrenbang. Agar, seluruh wilayah tetap terjangkau," katanya.
Forum Musrenbang merupakan ruang strategis untuk menangkap aspirasi warga secara langsung. Dalam forum tersebut, pemko dapat menilai urgensi setiap usulan yang disampaikan warga, apakah masuk kategori prioritas, dapat ditunda hingga tahun berikutnya, atau memang belum memungkinkan untuk direalisasikan.
"Kami ingin melihat dan mendengar langsung aspirasi warga. Dari cara penyampaian hingga penekanan suara, biasanya dapat tergambar tingkat urgensinya. Itu menjadi bahan pertimbangan kami dalam merangkum prioritas pembangunan," ujar Markarius.
Pembangunan tidak boleh semata-mata bersumber dari perencanaan teknokratis yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Melainkan, perencaan pembangunan harus berbasis aspirasi warga.
"Selama ini, proses Musrenbang telah berlangsung setiap tahun. Namun, belum seluruhnya menjadi acuan utama dalam pelaksanaan program," tutur Markarius.
Karena itu, pemko berupaya memperkuat pola komunikasi langsung dengan warga. Selain melalui Musrenbang, dirinya dan wali kota juga kerap turun langsung ke lapangan menindaklanjuti pengaduan warga, ketua rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), maupun tokoh masyarakat.
"Kami juga menyediakan alokasi khusus untuk kegiatan yang bersifat mendesak dan darurat," sebut Markarius.
Dalam kesempatan tersebut, diungkapkan bahwa alokasi anggaran untuk Kecamatan Senapelan pada tahun ini. Pemko Pekanbaru menyiapkan pagu anggaran sebesar Rp10,8 miliar hingga Rp10,9 miliar untuk kecamatan tersebut.
Selain itu, terdapat tambahan pagu organisasi perangkat daerah (OPD) lebih dari Rp21 miliar yang tersebar di sejumlah dinas, seperti Dinas Pendidikan serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), dan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim).
Ia juga meluruskan pemahaman terkait program "Rp100 juta per RW" yang menjadi bagian dari janji kampanye. Dana tersebut bukan diberikan secara tunai. Melainkan, dana itu dialokasikan untuk mengakomodasi kegiatan prioritas di setiap RW guna mendorong pemerataan pembangunan.
"Angka Rp100 juta itu merupakan gambaran pemerataan. Nanti setiap RW dapat memilih program yang paling mendesak. Jika dalam pembahasan ternyata membutuhkan anggaran lebih besar, tentu akan disesuaikan agar persoalan di wilayah tersebut benar-benar tuntas," jelas Markarius.
Selain membahas pembangunan fisik dan sosial, forum Musrenbang juga dimanfaatkan untuk mengoordinasikan penanganan stunting di tingkat kecamatan. Berdasarkan data pemko, di Kecamatan Senapelan terdapat 23 anak yang mengalami stunting dari total 528 kasus di Pekanbaru.
Markarius berharap isu stunting dapat menjadi bagian integral dalam perencanaan pembangunan, khususnya di bidang sosial dan kesehatan. Pemko menargetkan penanganan stunting dapat dituntaskan melalui program intervensi gizi yang telah dimulai sejak tahun lalu dan akan terus dilanjutkan tahun ini.
"Kami ingin persoalan stunting ini benar-benar selesai. Jika belum tuntas, program intervensi gizi akan terus dilanjutkan hingga anak-anak kita mendapatkan penanganan yang optimal," pungkasnya.
Editor: Sigalingging